nusakini.com, Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei terkait wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Hasilnya, mayoritas publik menolak pilkada tidak langsung tersebut, dengan penolakan paling kuat datang dari Generasi Z.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, menyebut survei dilakukan terhadap 1.200 responden pada 10–19 Oktober 2025 menggunakan metode multi-stage random sampling, dengan margin of error ±2,9 persen.

• Dana Pilkada 2024 Bersisa Rp53,7 Miliar, KPU Riau Kembalikan ke Kas Daerah
• Andalan Hati Resmi Ditetapkan Gubernur dan Wagub Sulsel Terpilih, Bakal Dilantik 20 Februari 2025
• Resmi! MK Putuskan Sengketa Pilgub Sulsel Tidak Lanjut ke Sidang Pembuktian
• Paparkan Data, Kuasa Hukum Andalan Hati 'Gugurkan' Semua Tuduhan Paslon Danny-Azhar
• Sosok Profesor Pertanian Gantikan Prof Zudan Jabat Pj Gubernur Sulsel

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali terhadap pilkada melalui DPRD. Sementara 28,6 persen menyatakan setuju dan 5,3 persen tidak menjawab.

“Lebih dari 65 persen publik menolak pilkada DPRD,” ujar Ardian saat pemaparan hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Penolakan terjadi lintas gender dan wilayah, baik di pedesaan maupun perkotaan. Berdasarkan generasi, Gen Z menjadi kelompok paling keras menolak dengan tingkat penolakan mencapai 84 persen. Penolakan juga datang dari milenial (71,4 persen), Generasi X (60 persen), dan baby boomer (63 persen).

Pada segmentasi pemilih partai politik, mayoritas pemilih partai juga menolak pilkada DPRD. Penolakan tertinggi datang dari pemilih Gerindra (74,5 persen), disusul PKB (67,5 persen), PDIP (56,3 persen), dan Golkar (58,3 persen).

Penolakan serupa juga terlihat pada pemilih calon presiden, baik Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, maupun Prabowo Subianto. Bahkan, responden yang puas maupun tidak puas terhadap kinerja pemerintah sama-sama mayoritas menolak pilkada melalui DPRD. (*)